Klaim Masih Ketum KNPI, Haris Pertama: KPK Wajib Awasi Anggaran Kongres Rp20 Miliar

Jakarta - Haris Pertama terus melakukan perlawanan usai diberhentikan menjadi Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam rapat pleno di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu 6 Maret lalu.

Selain mengklaim masih sebagai ketua umum, Haris juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran dalam kongres KNPI ke-16.

Baca juga: Kepala Biro Organisasi Setda Prov Riau Terima Kunker Komisi DPRD Sumbar

Dalam akun Twitternya, Haris membagikan beberapa unggahan di antaranya berisi bahwa dia masih Ketua Umum KNPI sesuai yang sah sesuai Kongres KNPI ke-XV di Bogor, 18 hingga 22 Desember 2020 dan ada yang mencoba memecah belah pemuda Indonesia. Termasuk akan adanya kongres KNPI ke 16 yang dilakukan oleh Fahd A rafiq dengan lampiran foto Fahd saat bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali yang membicarakan kongres bersama KNPI.

Haris menyebutkan adanya isu yang beredar bahwa Kementrian Pemuda dan Olahraga akan menyediakan anggaran Rp 20 Miliar untuk kongres bersama KNPI ke 16. Menurutnya, apabila itu benar, KPK, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Baca juga: Partai Nasdem Rakor IOK, Puad Amrulloh: Tingkatkan Struktural Kepengurusan

Ada isu beredar bahwa @KEMENPORA_RI akan menyediakan anggaran sekitar 20 miliar untuk Kongres bersama KNPI ke-XVI. Apa benar ??? Jika benar maka @KPK_RI @bpkri @DivHumas_Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Menurut saya kongres KNPI dengan dana 3 - 5 miliar cukup, " tulis akun twitter @knpiharis dikutip Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Aleg PKS Nilai Pemerintah Perlu Kerja Keras Hadapi Ekonomi 2021