Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

    Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS
    Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani

    JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual. Ia pun meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

    “Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Saya kira tidak cukup hanya dengan menggunakan pasal pidana penculikan. Tetapi juga harus dijerat dengan UU TPKS yang sudah resmi diundangkan, agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan, ” tegas Puan, Jumat (13/5/2022).

    Puan menegaskan, UU TPKS yang disahkan DPR RI 12 April 2022 lalu dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam KUHP. “Kasus ini harus menjadi contoh implementasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di lapangan, ” tegas mantan Menko PMK tersebut.

    Dengan hukuman yang berat, diharapkan akan menimbulkan efek jera baik untuk pelaku maupun pihak-pihak yang mencoba melakukan perbuatan serupa. “Ini persoalan yang sangat serius buat saya. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, ” ucapnya.

    Politisi PDI-Perjuangan tersebut menilai, pelaku telah melanggar banyak aturan termasuk terkait perlindungan anak. Menurutnya, penting sekali menjerat pelaku dengan UU TPKS dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Sebagai ibu dua anak hati saya seperti tersayat mendengar anak-anak diculik dan terpisah dari orangtuanya sampai berhari-hari, apalagi mendapat kabar anak-anak dilecehkan secara seksual, ” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan juga berharap kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan pemangku kebijakan lainnya untuk pemulihan korban. Puan mengatakan, trauma healing untuk korban harus dilakukan sebaik-baiknya. “Pastikan agar peristiwa ini tidak meninggalkan trauma yang mempengaruhi masa depan anak. Menjadi tugas kita bersama agar anak korban penculikan dan pencabulan ini tidak mengalami dampak psikologis berkepanjangan, ” sebutnya. (sf)

    Puan Maharani DPR RI PDIP KETUA DPR RI
    POLITISI.ID

    POLITISI.ID

    Artikel Sebelumnya

    Rumah Kompetensi Indonesia: Magang atau...

    Artikel Berikutnya

    Irwan Fecho: Rekayasa Lalu Lintas Kunci...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 182

    Postingan Tahun ini: 1936

    Registered: Jul 17, 2020

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 156

    Postingan Tahun ini: 1184

    Registered: May 25, 2021

    Basory Wijaya

    Basory Wijaya

    Postingan Bulan ini: 102

    Postingan Tahun ini: 532

    Registered: Oct 11, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR

    Postingan Bulan ini: 93

    Postingan Tahun ini: 344

    Registered: Oct 4, 2021

    Profle

    Narsono Son

    Kemenkumham Jateng Ikuti Apel Pagi Bersama Pasca Idulfitri 1443H via Teleconference
    Kemunculan Ular Raksasa Kagetkan Lereng Wilis
    Satgas Covid-19 Biarkan Perbup Sampang di Langgar
    Komite SMAN1 Diduga Lakukan Pungutan Sebelum Penerimaan Ijazah dan Ujian Kenaikan Kelas

    Follow Us

    Recommended Posts

    Video Call Pesepeda Peraih Medali Sea Games, Kapolri: Indonesia Sangat Bangga
    Geger Penemuan Tengkorak Kepala Manusia di Padang, Masih Dikerumuni Ulat
    Indekos Sekitar ITS Mana yang Paling Ideal?
    Persiapkan Pendamping UKM, ITS Gelar Diklat Bersertifikasi BNSP
    ITS Gelar Upacara Peringatan Hardiknas